Surabaya - Efisiensi anggaran pemerintah makin berdampak di sektor perhotelan. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Bali (PHRI) Jatim menyebut, okupansi di awal tahun 2025 ini kian lesu.Oleh karena itu, PHRI terus melakukan upaya. Salah satunya memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah."PHRI sudah sampaikan bersama dengan Kemenkeu, Kemendagri, dan lainnya. Kita tidak mungkin bisa minta efisiensi anggaran dibatalkan, jadi rekomendasi kami bahwa pariwisata, termasuk terkait hotel dan restoran itu juga harus masuk ke dalam program prioritas," ujar Ketua PHRI Jatim Dwi Cahyono, Selasa (25/2/2025). ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT Sementara itu, sejumlah hotel di Surabaya, terutama dengan kelas bintang lima yang selama ini menjadi partner pemerintah pun harus putar otak. Sebab, efisiensi anggaran dampaknya dirasa makin ekstrem. Bahkan, terjadi penurunan okupansi hotel hingga 50%.Seperti yang terjadi di JW Marriott Surabaya. Pihaknya kehilangan banyak klien dari segmen pemerintah. "Di room business dan meeting package yang kita terpukul. Untuk segmentasi government, turunnya hingga 50% ke atas. Jadi kita harus fokus kejar segmen lain seperti leisure dan corporate," kata Director of Marketing Communication JW Mariott Hotel Surabaya, Sesandy Gunawan.Hal serupa juga terjadi di Vasa Hotel Surabaya yang mengalami penurunan okupansi imbas efisiensi anggaran sampai 40%. Terjadi banyak pembatalan dari segmen pemerintah untuk kegiatan sejak awal tahun hingga beberapa bulan ke depan."Penurunannya 40% hampir setengah. Waktu ketok palu soal efisiensi anggaran akhirnya ada penundaan, lalu sampai ke pembatalan. Jadi yang sudah booking dan confirm akhirnya tetap harus cancel mulai Januari, Februari, sampai ke depan," ungkap Cluster General Manager Tanly Hospitality, Roberto.Selain menarget segmen lainnya, Roberto juga menyebut, pihaknya turut melakukan efisiensi anggaran secara internal."Seperti kalau dulu ada acara meeting dan menginap dari pemerintah kami bisa rekrut pekerja lepas atau kita pake outsourcing jadi ada lapangan pekerjaan, di situ kami tidak bisa lakukan itu," pungkas Roberto. (irb/hil)